Liputan6.com, Jakarta: Rabu (14/9), pengadilan Den Haag akan mengeluarkan putusan, perihal tuntutan para janda yang suaminya menjadi korban kekejaman militer Belanda dalam peristiwa Kampung Rawagede (sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang), di antara Karawang dan Bekasi, 9 Desember 1947.
Dalam peristiwa tersebut 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Gugatan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Belanda di Rawagede diajukan oleh delapan janda korban dan korban langsung tragedi Rawagede, serta Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB).
Para penggugat meminta Pemerintah Belanda mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Rawagede dan membayar kompensasi terhadap para korban. Namun pemerintah Belanda berencana akan naik banding dengan alasan kasus Rawagede sudah kedaluarsa.
Menurut sejarawan Belanda Cees Fasseur, Rawegede akan menjadi kasus terakhir di mana negara Belanda dianggap bertanggungjawab atas kejahatan perang. Belanda memberikan 850.000 euro kepada desa yang kini bernama Balongsari. Dana itu dimaksud untuk proyek-proyek pembangunan.
"Mengapa hanya Rawagede" tanya Fasseur. "Belanda sebaiknya juga mendukung beberapa proyek di tempat-tempat lain di mana dilakukan kejahatan perang. Dengan demikian Belanda akan bisa melunasi hutangnya." Demikian Fasseur seperti dikutip harian Trouw.
Pembantaian Rawagede terjadi pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda mengepung Dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa penduduk berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan. Tercatat 431 penduduk Rawagede tewas dalam peristiwa tersebut. (Hilversum/ARI)
Sumber Info
Kamis, 15 September 2011
Belanda Dituntut Membayar Kompensasi Kekejaman Rawagede
0 komentar :
Posting Komentar